FITRA: Duit Pemkot Habis untuk Pegawai

Misbah Hasa, (Peneliti Seknas FITRA)./ist.
MATARAM- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat, dari Rp. 1,3 triliun APBD Kota Mataram, sebagian besar dipakai untuk belanja pegawai.

Misbah Hasan selaku Sekretaris Nasional FITRA menyampaikan, FITRA melakukan analisis peruntukan APBD terutama dari aspek belanja daerah. Hasilnya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemkot Mataram ternyata habis untuk belanja pegawai.

DAU dan DAK pada tahun anggaran 2016 yang diterima Pemkot Mataram sebesar Rp. 810,516 miliar lebih. Prosentase penggunaan untuk belanja pegawai di atas 109 persen. “ini cukup boros, DAU Pemkot Mataram habis untuk belanja pegawai,” tegasnya kepada Radar Lombok saat ditemui di Mataram kemarin. Itu artinya ruang fiskal untuk melakukan inovasi program yang pro poor, pro job, pro gender, dan  pro lingkungan sangat sempit karena uang habis untuk pegawai.

“Sebagian besar duit Pemkot habis untuk pegawai, program yang lain sangat kurang,” paparnya.

Dari analisa selama lima tahun terakhir, realisasi anggaran yang dihabiskan untuk pegawai di aras 65 persen sampai 100 persen. Dengan kondisi distribusi anggaran yang seperti ini, Pemkot Mataram tidak responsif menyediakan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam kajian FITRA, untuk distribusi belanja pendidikan Pemkot memang sudah menyediakan 36 persen. Angka ini sudah memenuhi aturan undang-undang. Tetapi kata Misbah, distribusi ini perlu dilihat kembali apakah penyalurannya jelas untuk akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan atau malah habis untuk membayar gaji para guru. “Jangan-jangan dana ini habis untuk bayar gaji tanpa ada penyaluran yang jelas,” paparnya.

Hal yang sama untuk bidang kesehatan, Pemkot sudah menganggarakan 15 persen. Hal ini juga sudah sesuai undang-undang bahkan sudah melebihi dari harusnya 10 persen. Namun penyaluran perlu dilihat apakah efektif dan efesien atau sebaliknya.

Yang memprihatinkan, Pemkot tidak menyediakan belanja yang sesuai untuk kesejahteraan masyarakat Kota Mataram. FITRA menganalisa dari total APBD tahun 2016, hanya 0,03 persen atau Rp. 219 juta anggaran yang diperuntukkan bagi program kesejahteraan.

Padahal masalah kesejahteraan sosial di Kota ini sangat tinggi mulai dari angka kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, begitu banyak terjadi. Tetapi Pemkot justru tidak menyediakan anggaran yang sesuai untuk masalah-masalah ini. “ini menjadi PR bagi TAPD dan Banggar untuk peningkatan anggaran kesejahteraan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sangat penting untuk kedepan Pemkot Mataram membentuk SKPD yang membidangi masalah Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jangan dititipkan di SKPD atau digandeng. Ini perlu diambil oleh Pemkot untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan anak dan perempuan.

Dari lima tahun terakhir tren pendapatan APBD Kota Mataram relatif meningkat baik dari APBD murni atau dari pendapatan yang lainnya. Tapi problemnya ada di serapan anggaran, di mana banyak SKPD yang justru tidak berani menggunakan uang yang sudah ada sehingga uang tersebut menjadi Silpa. Dari tahun 2012 sampai 2015, FITRA memantau rata-rata Silpa di Kota Mataramm sebesar RP 95 miliar. (ami)

(Sumber: Koran Cetak Radar Lombok, edisi 18 Mei 2016) 

About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..
    Blogger Comment
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Baris Video