Beradaptasi Dengan Kemajuan



Persoalan yang terjadi di dunia pendidikan tak akan pernah berakhir pada titik tertentu. Sebab, perkembangan dalam dunia pendidikan selalu begerak dinamis. Semakin ke depan, tuntutan masyarakat dalam peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan semakin tinggi. Pasalnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut manusia hasrus bisa beradaptasi dengan kemajuan yang ada.

Masalah praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di dunia pendidikan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai hasil investigasi Ombdsman memang benar adanya. Untuk menjaga marwah dunia pendidikan, maka praktik-praktik seperti itu harus dihilangkan. Dengan beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan SLB ke provinsi, besar harapan, "penyakit" dalam dunia pendidikan seperti itu dapat dihilangkan.

Ketua Dewan Pendidikan NTB, H. Syamsuddin Anwar mengatakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Fuad Hasan pernah mengatakan manusia adalah mahluk yang unik. Mahluk yang terentang antara potensi dan aktualisasi. Untuk menjembatani potensi yang ada dapat diaktualisasikan maka ditempuh melalui pendidikan. Bagaimana membuat manusia yang kurang baik menjadi baik, yang dominan kurang baik menjadi baik.

"Apa yang dikatakan Ombudsman, kami sudah beberapa tahun melakukan pemantauan. Cuma kami tidak mengekspose secara terbuka seperti Ombudsman. Karena kami masih menjaga "marwah" dunia pendidikan. Malah kami pernah ditelepon, adanya (dugaan) pembagian uang saat PPDB berjalan. Tapi kita tak pernah mau datang ke situ. Jadi, itu pantauan kalau kita mau sedikit intermezo, kata Syamsuddin dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB dengan tema “Mewujudkan Tata Kelola Sekolah yang Melayani, Anti Maladministrasi dan Bebas KKN" di Kantor Harian Suara NTB, Rabu (712).

Syamsuddin mengatakan mencedaskan kehidupan bangsa ini bukan sesuatu yang sederhana. Jika melihat dari neraca pendidikan NTB, masih banyak kekurangan ruang belajar dan guru. "Belum lagi dari aspek mutu dan pelayanan. Dari hasil beberapa kali UKG (Uji Kompetensi Guru), ternyata nilai yang dimiliki guru kita di bawah 60, di bawah rata-rata nasional."bebernya,

Sementara di sisi yang lain, sekitar 42,9 persen tenaga kerja di Indonesia tamatan SD, tidak tamat SD dan tidak sekolah sama sekali. Menurutnya, sulit untuk mengharapkan kontribusi apa yang akan diberikan kepada negara dari tenaga kerja tamatan SD, tidak tamat SD dan tidak sekolah sama sekali ini, Pasalnya, jika mereka berpendidikan tinggi seperti professor dan doctor maka tentu mereka akan memberikan kontribusi dalam bentuk bayar pajak kepada Negara,

"Jadi memang persoalan-persoalan pendidikan ini menutut ketelateman, kesabaran. Ndak bisa seperti membalik telapak tangan, Apalagi selama ini kewenangan provinsi terutama pendidikan jenjang SMA/SMK dan SLB berada di kabupaten/kota. Sekarang ketika dikasi ke provinsi, Dikpora Provinsi ibarat mencuci piring dan Cangkir orang habis pesta," ujarnya.

Artinya, kata Syamsuddin, penyakit atau praktik-praktik pungli yang (terindikasi) menggerogoti dunia pendidikan selama ini diharapkan tak terulang kembali. "Mudah-mudahan penyakit yang selama iniyang (diduga) berada di kabupaten/kota jangan lagi diulang lagi pada tingkat provinsi. Jadi diperlukan pemikiran dan kerja keras dari kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh Ombudsman itu sangat bermanfaat untuk kita memperbaiki diri," ujarnya.

Persoalan terkait dengan penempatan kepala sekolah yang dinilai bernuansa politik. Ia mengatakan, hal ini memang tidak lepas dari situasi dan kondisi politik. Akibatnya, orang yang dekat dengan penguasa memiliki jalur cepat menjadi kepala sekolah. Begitu juga sebaliknya. "Ini kenyataan. Nah, sayang kalau di dunia pendidikan seperti ini, sudah terkontaminasi oleh situasi yang bersifat politis.

Dunia pendidikan seharusnya steri dari dunia politik, ucapnya. Ia mengatakan guru adalah orang bersih. Apa yang dikatakan seorang guru merupakan ilmu pasti. Namun, justru ada orang yang di luar guru yang masuk birokrasi dan menjadikan dunia pendidikan tidak sehat. Misalnya, ada perintah untuk menerima siswa baru sebanyak-banyaknya.

Sebagai Ketua Dewan Pendidikan NTB, Syamsuddin mengatakan memang ada perintah kepada sekolah tertentu untuk menerima siswa sebanyak-banyaknya. Dengan imbalan sekolah tersebut akan diberikan bantuan. Tetapi bantuan yang dijanjikan tersebut tak permah diterima oleh sekolah.

"Bagaimana kita memperbaiki pendidikan kita, kalau jargon politik masuk ke dunia pendidikan, jadi rusak. Padahal seharusnya kita berpikir, bagaiman aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya bagus lagi. Ini meurpakan bekal hidup di masa datang untuk terjun ke masyarakat."terangnya.

Tahun 2030 mendatang, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi tidak mungkin akan diperoleh jika kualitas pendidikan bobrok. Oleh karena itu, dunia pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Orang tua.

"Jangan dilarang masyarakat berkontribusi di dunia pendidikan. Kalau mereka mau berkontribusi silakan saja. Sebab anggaran yang tersedia di pemerintah itu terbatas sekali. Inilah yang perlu menjadiperhatian kita. Sebab tak mungkin pendidikan itu dilepas begitu saja, katanya.

Koordinator Somasi NTB, Ahyar Supriadi, SH menyoroti masalah kasus (indikasi) korupsi di sektor pendidikan. Ia mengatakan, sejak 2011-2016, selalu ada kasus (dugaan) korupsi di sektor pendidikan. “Mulai dari urusan kaitan dengan mutu, fisik, guru, itu ada di sektor pendidikan. Mulai dari urusan BOS, BSM, PPDB itu terkonfirmasi semua."bebernya.

Ia mengatakan, kasus dugaan korupsi dalam Sektor pendidikan masuk lima besar kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di NTB. Tahun 2014, dari akumulasi data yang dipeordeh, kerugian negara dalam sektor pendidikan mencapai Rp 11 miliar lebih.

Sementara di sisi yang lain, NTB masih kekurangan jumlah ruang belajar dan guru. Tetapi faktanya, terjadi (indiaksi) korupsi di Sektor pendidikan. Dalam tata kelola dunia pendidikan, kata Ahyar, memang perlu dimaksimalkan teknologi yang ada. Apa yang dilakukan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) lewat portal jagasekolah.com menjadi salah satu pilihan dalam dunia pendidikan dalam menyediakan informasi dan data-data mengenai jumlah guru, ruang belajar, jumlah siswa berkebutuhan khusus dan lainnya. Sekolah harus berinovasi dengan teknologi yang ada untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.

Ahyar menyebutkan, dalam setiap PPDB, rata-rata Somasi menerima pengaduan dari masyarakat rata-rata tiga Orang per hari. Menurutnya, perlu ada penegakan hukum yang tegas bagi oknum guru atau kepala sekolah yang melakukan praktik-praktik tak terpuji dalam dunia pendidikan.

"Tidak maksimalnya pengawasan ini menjadi salah satu pekerjaan yang harus kita perhatikan bersama. Saya usulkan, kalau orang di dunia pendidikan terbukti ada putusan pengadilan negeri sudah bersalah, dipecat. Karena saat diangkat mereka disumpah, seharusnya dia dipecat. Sehingga ada efek kejut menjadi perhatian kita bersama. Ada efek kejut lewat pemecatan, sarannya.

Sementara itu, Sekjen Fitra NTB, Erwyn Kafah mengatakan persoalan pungli muncul akibat tekanan sistem. la mencontohkan, seperti terjadi persoalan di pasar, akan tuntas jika ada pasal 504. Artinya, jika ada permasalahan di pasar, cukup dengan memberikan uang Rp 50 ribu maka persoalan akan menjadi beres.

Erwyn mengatakan kita punya masalah dalam manajemen pengelolaan pendidikan di daerah khususnya dari sisi perencanaan. Tugas pemerintah adalah menemukan best practice atau metode baru untuk menjawab masalah struktural dan kultural. Prinsipnya, persoalan terdahulu seperti pemerataan siswa, kekurangan guru dan ruang belajar dan lainnya harus dipegang Solusinya sekarang.

"Jadi, kita harus memikirkan ada masalah yang sudah terjadi dan harus di atasi. Kita juga harus berpikir dalam kerangka masa depan. Yang paling penting Sekarang, bagaiaman bisa membuat proyeksi ke depan untuk membantu perencanaan yang memadai di sektor pendidikan," ujarnya.

Menurut Erwyn, dalam menyelesaikan persoalan dunia pendidikan saat ini harus Segera dilakukan audit. Audit yang dilakukan terkait dengan aset dan jumlah guru yang layak. Jika tak bisa menemukan permasalahannya maka akan susah mengambil tindakan meyelesaikan persoalan yang ada.

Ia mengatakan, anggaran pendidikan Selalu naik tiap tahun. Jangan-jangan, kata Erwyn, persoalan pendidikan itu bukan terletak pada keterbatasan anggaran tetapi terletak pada manajemen perencanaan pendidikan "Audit itu untuk memetakan persoalan, sehingga datanya lebih reliable. Supaya penyelesaiannya lebih mendekati masalah tandasnya.

Mengenai persoalan anggaran, lanjut Erwyn, polanya bisa didapatkan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sumbangan langsung pihak ketiga. la mengatakan, sumbangan dari pihak ketiga potensinyacukup besar miliaran rupiah per bulan. Tinggal dibuatkan regulasi oleh pemerintah daerah.

"Ini peluang-peluang yang belum digarap. Masih ada proporsi anggaran itu belum menyesuaikan dnegan standar nasional pendidikan. Perlu skema kebijakan mengurangi beban orang tua siswa lebih banyak kita pikirkan, sarannya.

Ia menambahkan, persoalan pendidikan harus dilihat lintas sektoral. Menurutnya, gubernur dan bupati/walikota harus punya komitmen yang besar terkait dengan dunia pendidikan. Seperti, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mengalokasikan anggaran untuk memberikan seragam sekolah gratis. Padahal KSB merupakan salah satu daerah yang memiliki APBD kecil di NTB. "Mengapa mereka bisa? Jadi kita harus menantang kepala daerah, menjadi komandan daerah yang benar, ujarnya.

Selain itu, penyelenggara pendidikan membuat mekanisme pengaduan sekaligus resolusinya. Sehingga, pengaduan masyarakat tersebut jelas penyelesaiannya. Kemudian memperbaiki representasi masyarakat dalam komite sekolah. "Jadi orang-orang yang di komite itu, punya jembatan memahami apa-apa program di pendidikan, tandasnya. (nas)

Sumber:http://www.suarantb.com/news/2016/12/08/16680/beradaptasi.dengan.kemajuan

About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..
    Blogger Comment
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Baris Video