Besar, Nilai Minus Serapan APBD NTB 2016


Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menilai serapan APBD NTB 2016 yang minus sebesar delapan persen masih cukup besar. Pasalnya, tahun anggaran 2016 akan segera berakhir sekitar beberapa minggu.

Berdasarkan data Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB, hingga 2 Desember 2016, realisasi keuangan dan fisik APBD-P NTB 2016 yang berjumlah Rp. 3,953 Triliun, baru mencapai 80,60 persen dan 84,74 persen dari target 88,81 persen dan 92,91 persen. Artinya, terjadi devisiasi realisasi keuangan dan fisik masing-masing 8,21 persen dan 8,74 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Devisiasi sebesar delapan persen itu besar. Maksud saya secara psikologis, karena ini bulan Desember, jelang akhir tahun anggaran. Itu masih terlalu besar. Dari tanggal 2 Desember ke 15 Desember itu kan beberapa hari. Masih ada delapan persen itu besar sekali secara psikologis, “ kata Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah dikonfirmasi Suara NTB, Rabu(7/12).

Ia menjelaskan, devisiasi adalah ekspektasi dan realsasi atau capaian anggaran. Ia mengatakan, serapan anggaran yang masih belum mencapai target itu bisa disebabkan perubahan anggaran dari APBD murni ke perubahan 2016. Kemudian proses pengadaan barang dan jasa yang masih dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Menurut Ervyn, ada yang salah dari cara berpikir birokrasi di NTB yang cenderung mengejar realisasi anggaran jelang akhir tahun atau triwulan IV. Padahal mereka mempunyai waktu merealisasikan anggaran 12 bulan dalam setahun. Namun, hal yang terjadi, serapan anggaran masih belum merata tiap triwulan.

Secara umum di NTB, baik Pemprov maupun kabupaten/kota, belanja APBD menumpuk 45 persen pada triwulan IV. Seharunya pada triwulan IV itu, belanja sekitar 10-15 persen. Pada triwulan I sekitar 5-10 persen dan triwulan II dan III sebesar 70-80 persen. “Itu harus ada perencanaan yang bagus. Harus tersebar merata pada sekian termin belanja itu,” ujarnya.

Proses pengadaan barang dan jasa dari seluruh SKPD juga perlu dibuat jadwal secara serentak. SKPD harus taat pada jadwal pengendaliaan itu. Menurutnya hal inilah yang belum dilihat pada proses pelelangan barang dan jasa. Sehingga, pada akhir tahun anggaran masih ada SKPD yang melakukan pelelangan. “Dengan cara itu kita mengurangi peluang untuk deviasi serapan anggaran itu,” katannya.

Dalam mengawal serapan anggaran ke depan, Ervyn menyarankan supaya Gubernur membentuk unit kerja khusus yang melakukan pengendalian penyerapan anggaran. Menurutnya tak cukup Biro AP & LPBJP yangmelakukan pemantauan. Karena banyak persoalan pengendalian lapangan dan pengumpulan data yang harus dilakukan unit kerja khusus ini.

“Saya kira regulasi memungkinkan, ndak masalah dibawah supervisi pak Sekda. Tak dipungkiri serapan anggaran memang ada peningkatan tetapi lamban. Kita harus melihat faktor-faktor pengungkit suapaya perubahannya cepat,” tandasnya. (nas)

Sumber: Harian Suara NTB Cetak, Edisi 9 Desember 2016

About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..
    Blogger Comment
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Baris Video