Menjaga Marwah Pendidikan dan Tanggung Jawab Bersama



Memiliki sekolah yang baik adalah keinginan orang banyak. Tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang melayangkan pengaduan saat pelayanan publik di Sekolah tidak berjalan Sesuai harapan. Jalan untuk mewujudkan Sekolah yang baik memang Cukup panjang. Namun, dengan sinergi antar Semua pemangku kepentingan, harapan itu diyakini bisa terwujud.

HAL itu mengemuka dalam Diskusi Terbatas Suara NTB bertema “Mewujudkan Tata Kelola Sekolah yang Melayani Anti Maladministrasi dan Bebas KKN" yang digelar Ombudsman RI Perwakilan NTB di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Rabu (712) kemarin.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB. Yudi Darmadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Ketua Dewan Pendidikan NTB, H. Syamsuddin Anwar Koordinator Badan Pekerja Somasi NTB, L. Ahya Supriadi, SH. Koordinator Program Mampu Bakti NTB, Nurjanah, Pegiat gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) NTB, Maya, Sekjen Fitra NTB, Erwyn Kafah. Kepala SMAN 7 Mataram, H. M. Muzakki, Kepala SMAN 5 Mataram, Abdurrosyidin dan Kepala SMKN 3 Mataram, Umar.

Diskusi tersebut dipandu oleh Pemanggung Jawab Harian Suara NTB. H. Agus Talino.

Yudi Damadi mengemukakan, selama empat tahun terakhir, institusi sekolah menjadi salah satu institusi yang paling banyak diadukan karena dugaan penyimpangan administrasi. Meski demikian, Ombudsman menganggap ini bukanlah persoalan. Melainkan menjadi pertanda tingginya keinginan masyarakat untuk memiliki institusi sekolah yang baik di daerah mereka.

Untuk mendorong terwujudnya keinginan masyarakat itu, Yudi menegaskan Ombudsman tidak bisa melakukannya sendiri. "Kami meskipun lembaga negara, tapi tentu punya keterbatasan. Ada pemerintah juga yang secara konstitusi punya kewajiban yang sama untuk membangun sistem pendidikan yang berintegritas," ujarnya.

Untuk menyatukan langkah, Ombudsman menggandeng sejumlah pihak. Misalnya, komunitas perempuan anti korupsi yang tergabung dalam SPAK. Komunikasi dengan pimpinan dan pengelola sekolah juga dilakukan. Sejumlah sekolah diajak untuk membangun sistem pelayanan yang lebih berintegritas. Sebab, kadang-kadang sekolah itu dilematis. Bahkan kadang-kadang korban dari sebuah sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini," ujarnya.

Memperkuat dukungan terhadap para pengelola institusi sekolah diperlukan untuk memastikan mereka tidak tergoda untuk ikut melanggengkan penyimpangan dalam tata kelola institusi harapan masyarakat ini. Menurut Yudi. Wujud penyimpangan administrasi di sekolah juga cukup beragam bentuknya.

“Yang masih kami temukan itu misalnya (indikasi) penyalahgunaan prosedur dan mekanisme dalam proses pencairan BSM (Bantuan Siswa Miskin-red). Terakhir di Lombok Barat, ada oknum guru berdiri di sebuah bank dan kemudian (diduga) meminta orang tua untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak sekolahm," ujarnya.

Dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BSM, masyarakat juga perlu disadarkan agar mereka dapat turut serta membangun sebuah sistem pengelolaan bantuan-bantuan pemerintah yang lebih baik.

Titik lain yang masih membutuhkan perbaikan di institusi sekolah adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Yudi menilai, sesungguhnya regulasi yang mengatur soal PPDB ini sudah cukup jelas dan terperinci. Hanya saja, ia mengaku masih saja menemukan adanya oknum tertentu yang (diduga) bisa memanfaatkan celah yang terbuka untuk memanipulasi proses ini demi memperoleh manfaat ekonomis.

"Ada (indikasi) mekanisme pasar yang bekerja, ada permintaan dan penawaran. Berefek munculnya pelanggaran maladministrasi," ungkapnya.

Menurut Yudi, adanya kecenderungan kuat di masyarakat yang menggemari sekolah tertentu. Di sisi lain, tidak ada larangan bagi siapapun untuk menyekolahkan anak di Sekolah tersebut Sepanjang mereka memenuhi syarat dan sesuai keinginan mereka.

"Kami ingin memastikan bahwa proses PPDB, penerimaan siswa baru, benar-benar dipagari sedemikian rupa. Sehingga ke depan, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses itu bisa semakin terminimalisir," harapnya.

Dari hasil diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan, Yudi mengaku bahwa pemenuhan delapan Standar nasional pendidikan, ternyata belum mampu diwujudkan dengan anggaran yang ada. "Anggaran itu masih belum bisa membebaskan para guru, pimpinan sekolah untuk bisa betul-betul fokus kepada proses penyelenggaraan pendidikan kepada siswa siswinya. Karena masih harus dibebani dengan jumlah siswa yang terus bertambah di tempat-tempat tertentu di daerah pinggiran justru ada kecenderungan justru tidak terisi, bahkan tidak diminati." ujarnya.

Ketimpangan minat terhadap sekolah yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap, menimbulkan ketimpangan. Rombongan belajar yang seharusnya hanya satu di sekolah favorit, membengkak menjadi tiga. Sistim online yang diterapkan dalam proses seleksi pun ternyata tidak cukup membantu meluruskan persoalan ini. Oknum yang mengambil manfaat ekonomi dengan memanfaatkan keinginan bersekolah di sekolah favorit, tetap saja mampu melaksanakan misi mereka. Peluang ini terbuka berkat adanya kebijakan Bina Lingkungan alias BL yang kerap (diduga) disalahgunakan.

"Sistem BL ini, memicu pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan, sehingga bisa mendapatkan manfaat ekonomi Hitungan kami, itu bisa miliaran dalam satu kali proses PPDB," ujar Yudi. la menambahkan, angka ini bahkan bisa berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 4 miliar jika diakumulasi berdasarkan laporan yang mereka terima.

Persoalan lain adalah terkait pendistribusian guru yang belum merata. Yudi mengaku masih ditemukan adanya (indikasi) proses pemilihan kepala sekolah itu "atas dasar kepentingan tertentu”. Dalam hal ini ia secara khusus menyebutkan kepentingan dari kekuasaan atau partai politik. "Itu informasi yang kami terima dan itu diakui oleh kepala sekolah. Dan disampaikan, itu cukup mengganggu karena profesionalitas kepala Sekolah untuk men-drive sekolahnya. Terganggu oleh birokrasi pendidikan yang kemudian memunculkan masalah baru," ujarnya.

Terhadap persoalan-persoalan tersebut, Yudi mengakui bahwa tugas membereskan pengelolaan pendidikan memang cukup berat. Namun, ia meyakini jika para pemangku kepentingan dan Ombudsman bisa bergandengan tangan, persoalan ini bisa dicari jalan keluarnya satu persatu.

Peran Birokrat PendidikanTerkait proses PPDB yang dianggap masih bermasalah dan memunculkan penumpukan jumlah siswa di sekolah favorit, Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H. Muh Suruj, menegaskan hal ini menjadi salah satu tanggung jawab dari birokrat pendidikan.

Suruj menilai salah satu tanggung jawab dari birokrat pendidikan adalah merumuskan aturan yang tidak memberikan peluang untuk timbulnya manipulasi dalam proses PPDB ini. Suruji pun mengaku tidak yakin jika aturan menyangkut PPDB sudah disusun secara terperinci. Menyusun aturan yang terperinci ini, menurutnya bukanlah ke Wenangan kepala Sekolah.

"Yang harus membuat aturan itu Sesungguhnya adalah birokrat pendidikannya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Ke depan dinas provinsi untuk SLTA dan SLB, tegasnya. Surug juga menyoroti peranan birokrat pendidikan sebagai atasan yang harus bertanggung jawab,

mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap sekolah dan kepala sekolah. "(peran) itu juga masih dalam tanda kutip, kurang tegasnya.

Dengan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari birokrat pendidikan, Suruji merasa Wajar jika laporan terkait pungli di sekolah, laporan adanya PPDB yang tidak transparan dan sebagainya, masih terus menjadi cerita yang terulang dari tahun ketahun.

'Sebetulnya kan kalau kita berbicara tentang pihak-pihak yang paling bertanggung jawab. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan Sekaligus yang memiliki kewenangan, itu kan birokrat pendidikan. Kemudian yang kedua adalah manajer pendidikan di tingkat sekolah. Kepala Sekolah dan jajarannya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang menjadi bagian langsung dari Sekolah itu, dalam hal ini Wali murid, ada komite atau apapun namanya," ujarnya.

Menurut Suruji pembenahan peranan tiga pilar utama yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Sekolah itu harus bisa diselaraskan. Ia menegaskan pihak-pihak ini perlu duduk bersama untuk merumuskan standar-standar pelayanan, standar operasional prosedur kemudian membagi tugas dan tanggung jawab secara rinci. Kemudian mereka dapat menyusun mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban dalam tata kelola pendidikan di sekolah.

Beberapa waktu lalu, ujar Suruji, pihaknya pernah berdialog dengan Walikota Mataram terkait hal ini. "Saya sampaikan kepada beliau bahwa untuk membenahi pendidikan, kita tidak boleh menyerahkan begitu saja pengelolaan sekolah itu kepada kepala sekolah. Harus ada pembinaan dan pengawasan, dan bahkan harus ada proses penilaian kinerja. Dan penilaian-penilaian kinerja yang transparan dan akuntabel itu akan mencegah terjadinya proses-proses pengangkatan kepala sekolah maupun pengawas yang sarat muatan yang tidak berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan kalau menurut saya," ujarnya.

Surugi menegaskan, hal yang penting untuk dirumuskan bersama adalah bagaimana meluruskan mekanisme sistem penerimaan peserta didik baru melalui skema Bina Lingkungan atau zonasi Suruji meyakini, jika ingin semakin banyak peserta didik di tiap tingkatan pendidikan, maka kebijakan pertama yang harus ditempuh adalah memberikan jaminan bahwa tidak ada orang yang tidak bersekolah karena tidak mendapatkan akses.

"Nah, untuk menjamin akses yang berkeadilan, salah satu pengaturan yang paling mendasar adalah pengaturan tentang zonasi itu," ujarnya. Surugi menegaskan, dirinya tidak yakin atau tidak sependapat dengan istilah sekolah unggulan. la menegaskan, dirinya tidak akan menerbitkan kebijakan membentuk sekolah rujukan di NTB. Kalau saya yang betul itu, pendidikan bermutu itu harus di semua Sekolah. Bukan pada satu dua sekolah dari Sekiam ratus sekolah," Lujarnya.

Ia menambahkan, adanya kecenderungan menggemari sekolah tertentu di Kota Mataram membuat Sekolah-sekolah di Kota Mataran terpaksa menampung siswa melampaui daya tampungnya. Data pendidikan saat ini terjadi anomali untuk jumlah peserta didik tingkat SMA dan sederajat di Kota Mataram. Jumlah peserta didik di sekolah menengah di Kota Mataram, menurutnya lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah menengah di Kota Mataram.

"Kenapa bisa terjadi begitu? Karena orang Lombok Barat masuk Lombok Timur masuk, bahkan Pulau Sumbawa pun masuk. Kalau begini, maka orang-orang penduduk Kota Mataram yang berkekurangan bisa jadi tidak mendapatkan akses. Apakah itu berkekurangannya karena akademiknya atau karena finansialnya. Kalau itu terjadikan ada perbuatan zalim yang luar biasa," ujarnya.Terkait standar pendidikan, Suruji menegaskan nyaris semua indikator standar pendidikan kita memang masih jauh dari mencukupi. Ia menyebutkan salah satunya adalah jumlah guru yang ideal. Saat ini, ujarnya, dari 10 kabupaten/kota di NTB, hanya Kota Bima yang memenuhi standar rasio guru dan jumlah rombongan belajar yang ideal, yaitu 2 guru per rombongan belajar.

Dilihat dari aspek kompetensi pun para guru ini juga masih bermasalah. Banyak guru yang tidak kompeten. Secara nasional, guru produktif yang dianggap memiliki kompetensi hanya sekitar 20 persen. Di NTB. angka ini lebih miris lagi. Diperkirakan hanya 10 persen guru produktif yang memang memiliki kompetensi.

"Kalau gurunya saja pertama tidak cukup, kemudian yang kedua tidak kompeten, bagaimana mungkin yang lain bisa bagus?"

Melibatkan guru honorer alias SWasta untuk menyiasati kurangnya jumlah guru negeri juga melahirkan persoalan tersendiri.

"Banyak kasus kita temukan terutama di Sekolah dasar itu, guru negerinya pergi ke pasar. Yang sudah Sertifikasi, karena uangnya banyak, jadi dia pergi ke pasar jam 7 jam 8 jam 9. Guru-guru honorer itu disuruh masuk kelas. Nantidikasih homor Rp 100 ribu Rp 200 ribu sebulan," ungkapnya.

Kondisi ruang belajar pun nyaris sama. Berdasarkan kondisi semester ini, NTB mengalami kekurangan ruang belajar SMA/SMK dan SLB sebanyak 821 ruangan. "Belum laboratorium, perpustakaan dan ruang penunjang lain. Belum isinya," ujar Suruji. Kalaupun 821 ruangan itu bisa dibangun, jumlah itu hanya cukup untuk menampung 80 persen dari jumlah penduduk usia pendidikan menengah yang saat ini bisa menikmati sekolah. Untuk membangun 821 ruangan itu, Suruji memperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2.5 triliun.

Untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah ini, Suruji pun mengakui bahwa semua pihak memang perlu ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan guna memastikan bahwa di masa depan, masyarakat NTB bisa menikmati pendidikan yang bermutu dan berkualitas baik. (aan)

Sumber:http://www.suarantb.com/news/2016/12/08/16654/menjaga.marwah.pendidikan.dan.tanggung.jawab.bersama

About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..
    Blogger Comment
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Baris Video