Pola Belanja Buruk, Fitra NTB Nilai Wajar Pusat Pangkas Dana Transfer Daerah


Mataram (suarantb.com) – Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah menilai wajar pemerintah pusat memangkas dana transfer daerah sekitar Rp 500 miliar. Pasalnya Pemda dinilai belum maksimal dalam membelanjakan anggaran. Selain itu, belum stabilnya kondisi keuangan Indonesia dinilainya sebagai penyebab lain di luar dialihkannya anggaran itu kepada sektor-sektor yang lebih produktif.

Ia menyebut keputusan pemerintah pusat dengan mengurangi dana transfer untuk pemerintah daerah sebagai bentuk sikap pemerintah pusat dalam membenahi sektor keuangan Indonesia yang tengah labil. Ervyn melihat keputusan mengurangi dana transfer untuk daerah merupakan bagian dari skenario pemerintah pusat dalam memperbaiki perekonomian bangsa.

“Pengurangan dana transfer ini masih dalam lingkup skenario yang dilaksanakan oleh Pempus (Pemerintah Pusat) sebelumnya. Dalam istilah Sri Mulyani, Menkeu, bagaimana pos-pos anggaran pada sektor-sektor yang kurang efektif mendorong perekonomian, diputar ke sektor lain yang bisa lebih mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Sabtu, 12 Nobember 2016.

Menurutnya dengan kemungkinan terpangkasnya dana transfer daerah, maka Ervyn mengingatkan agar Pemprov NTB lebih bijaksana dalam mengelola anggaran tersebut. Selama ini ia melihat masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah di NTB bukan pada tatanan defisit anggaran, melainkan tidak memiliki kemampuan membelanjakan anggaran.

“Jadi masalahnya, uang ada, banyak, tapi tak sanggup belanja. Jadi nafsu programnya besar, tapi kapasitas birokrasi untuk belanjanya masih lemah.Yang harus dilakukan, fokus memperbaiki pola belanja, agar berapa pun anggaran yang ditransfer pola belanjanya bagus. Sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan regional dan menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai indikator-indikator kebijakan umum yang menjadi target RPJMD,” sarannya.

Ia menyampaikan, kalau Pemprov NTB tidak segera memperbaiki pola yang selama ini berlaku khususnya dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran. Maka sebesar apapun dana yang digelontorkan pemerintah pusat tidak akan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

“Asumsinya, kita bukan kekurangan uang, tapi kemampuan belanja belum bagus. Walau anggaran terus diperbesar, tapi kalau pola belanjanya belum membaik, dampaknya diduga tidak akan memenuhi ekspetasi,” katanya.

Oleh karena itu Ervyn menyatakan tepat yang dilakukan pemerintah pusat dengan mengurangi dana transfer ke daerah. Daripada menganggur di bank, lebih baik dipindahkan ke sektor yang lebih produktif dalam membangun perekonomian Indonesia.

“Kata kunci di sini, soal spending yang belum tepat waktu. Belanja anggaran oleh Pemda belum sesuai jadwal. Jadi ketimbang dana yang telah ditransfer ke daerah itu numpuk di giro dan deposito Bank, lebih baik dikurangi jumlah transfer ke daerah untuk dialihkan ke sektor lainnya,” jelasnya.

Untuk melengkapi asumsinya, Ervyn menyebutkan beberapa fakta terkait lemahnya Pemprov NTB dalam membelanjakan anggaran. Menurutnya hal itu merupakan salah satu alasan kuat kenapa pemerintah pusat mengurangi subsidi dana untuk provinsi NTB ini.

“Semester awal tahun 2016 itu kan, jumlah anggaran se-NTB yang nganggur sekitar Rp 2 – 2,5 triliun. Data tren Fitra NTB, semakin merapat ke triwulan tiga, itu jumlah anggaran numpuk tidak dibelanjakan tambah besar. Menurut saya kebijakan Pempus itu rasional dan penting dilakukan dalam kerangka ekonomi nasional,” katanya.

Maka dari itu, ia menyarankan kepada Pemprov NTB selaku otoritas untuk segera melakukan pembenahan pola kerja terutama di sektor birokrasi. Sebab ketika pola kerja birokrasi tepat, keterbatasan anggaran mudah untuk ditanggulangi.

“Berkaitan dengan NTB, justru Pemda dituntut bagaimana memperbaiki pola belanja agar on schedule dan dana tidak nganggur,” katanya.

“Jadi masalahnya, uang (Pemprov NTB) banyak, tapi tidak sanggup belanja,” tambahnya.

Ia mengingatkan, tugas para birokrat adalah sebagai abdi masyarakat. Hal itu harus menjadi etos kerja yang harus dijunjung tinggi oleh semua pegawai pemerintah, khusunya yang ada di NTB. Karena, ketika etos kerja para birokrat buruk, yang pertama merasakan akibatnya adalah masyarakat. Untuk itu, Ervyn meminta kepada pemerintah NTB agar menggunakan kekuasaannya memaslahatkan masyarakat.

“Saran konkret, coba tim eksekutif cermati lagi, mana saja pos sektor prioritas untuk kurangi kemiskinan tahun 2017 mendatang. Apakah asumsi belanja berdasarkan tren selama ini di sektor, rumpun atau SKPD tersebut on schedule? Atau jangan-jangan justru belanjanya lelet. Sayang sekali jika SKPD-SKPD tersebut sudah diberi amanah untuk berikhtiar menjawab persoalan masyarakat, tapi anggarannya tidak dibelanjakan dengan efektif,” tandasnya. (ast)

Sumber: 

About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..
    Blogger Comment
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Baris Video