Serapan APBD NTB 2016 Minus Delapan Persen



Mataram (Suara NTB) - Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2016, serapan APBD NTB 2015 masih minus delapan persen lebih dari target yang ditetapkan. Sampai 2 Desember 3016, realisasi keuangan dan fisik APB -P NTB 2016 yang berjumlah Rp 3,953 triliun, baru mencapai 80,60 persen dan 84,17 persen dari target 88,81 persen dan 92,91 persen. Artinya, terjadi deviasi realisasi keuangan dan fisik masing-masing 8,21 persen dan 8,74 persen dari target.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, M.Si mengatakan pada Senin (5/12) telah dilakukan rapat pimpinan yang membahas persiapan untuk akhir tahun 2016 dan percepatan serapan anggaran 2017.

"Sampai hari ini (kemarin) progras fisik 84 persen dan keuangan 82 persen. Artinya, deviasinya kecil sekitar 8 persen. Karena ini teman-teman sedang kejar untuk penyelesaian di pertengahan Desember ini, kira-kira satu sampai dua minggu lagi," kata Sugihatha, yang dikompirmasi Suara NTB, Selasa (6/12) siang kemarin.

Realisasi secara fisik masih punya waktu samapi 31 Desember mendatang. Sementara untuk penagihan keuangan terakhir pada 15 Desember 2016. Sugihartha mengaku optimis serapan anggaran akan mampu mencapai target yang ditetapkan sampai berakhirnya tahun anggaran 2016.

"Harus optimis, karena dari hampir semua kegiatan yang kami pantau itu tidak ada yang kegiatannya bermasalah di akhir tahun. Mudah-mudahan bisa terselesaikan secara total sampai akhir tahun, 31 Desember 2016," harapnya.

Terkait dengan percepatan serapan anggaran tahun 2017 mendatang, ia mengatakan telah dilakukan langkah-langkah persiapan untuk mempercepat realiasasi anggaran. Bahkan, pihaknya sudah membuat surat edaran gubernur ke seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB untuk mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan barang dan jasa tahun depan. "Sudah ada surat edaran gubernur kepada seluruh SKPD," ungkapnya,

Dengan ditetapkannya rencana  kerja anggaran (RKA) APBD 2017 oleh DPRD NTB, maka SKPD sudah mulai mempersiapkan penyusunan rencana umum pengadaan (RUP). Setelah tanggal 15 Desember mendatang tim dari biro AP dan LPBJP Setda NTB akan melakukan pendampingan kepada seluruh SKPD untuk percepatan penyusunan RUP 2017.

"Kedua, kami membuat surat melalui Sekda untuk seluruh SKPD melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa. Surat itu sifatnya menghimbau SKPD untuk segera mungkin mepersiapkan dokumen pengadaan untuk rencana pelelangan. Dua, tiga hari lagi akan terbit suratnya," terangnya.

Mengenai batas tenggat waktu yang akan diberikan bagi SKPD untuk menyusun RUP 2017 Sugihartha mengatakan tidak ada batas waktu. Pasalnya, RUP bisa saja berubah jika terjadi revisi DPA SKPD atau terjadinya perubahan anggaran. Tetapi, pihaknya melakukan pendampingan kepada SKPD untuk mempercepat proses penyelesaian RUP tersebut.

"Mungkin tiga hari ini akan ada surat Sekda ke seluruh SKPD untuk segera mempersiapkan RUP proses pengadaannya. Sehingga diharapkan masih akhir 2016 ini sebisanya ada yang bisa kita lelangkan. Sehingga mungkin awal Februari kita sudah ada yang kita kontran," tandasnya. (nas)

Sumber: Harian Suara NTB Rabu, 7 Desember 2016. (foto:dok. pribadi)

About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..
    Blogger Comment
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Baris Video